Selasa, 16 Agustus 2011

KETERWAKILAN PERAN PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA DI PROVINSI JAWA BARAT 2011

KETERWAKILAN PERAN PEREMPUAN
DALAM PARTISIPASI
PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA
DI PROVINSI JAWA BARAT 2011




oleh. dr. Cellica Nurrachadiana
Wakil Bupati. Kabupaten Karawang Provinsi Jawa barat (Kader Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat)











Bandung, 27 April 2011 DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI JAWA BARAT





i.

TEMA

KETERWAKILAN PERAN PEREMPUAN DALAM PARTISIPASI PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA DI JAWA BARAT2011



DAFTAR ISI ;



I. PENDAHULUAN . (1)

II. EKSISTENSI ANGGOTA PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN
POLITIK . (2)

III. POTENSI ANGGOTA PEREMPUAN DALAM KETERWAKILAN DI
PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF .(5)

IV. PENINGKATAN PERAN SERTA ANGGOTA PEREMPUAN PADA
ORGANISASI MAUPUN PARTAI POLITIK. (8)

V. PENUTUP. (9)










1.

KETERWAKILAN PERAN PEREMPUAN
DALAM PARTISIPASI PEMBANGUNAN POLITIK INDONESIA di, provinsi Jawa Barat 2011

oleh, dr. Cellica Nurrachadiana
I. PENDAHULUAN.
Persiapan menghadapi, tantangan peran keterwakilan Perempuan dalam partisipasi pembangunan politik di Indonesia, dengan jumlah penduduk 237.000.000 jiwa th 2009/2010 ( data nasional) serta masyarakat Indonesia yang berhak mendapatkan hak pilihnya mencapai, kurang.lebih 127.983.655 laki-laki dan perempuan tersebar di 33 Provinsi, 399 kabupaten 98 kota (google,com) sedangkan PikiranRakyat, 25 april.2011.hal.2 politik, jumlah 491Kab/Kota di Indonesia ,hal inilah yang menjadi tantangan yang harus dipikirkan dan dijalankan. Sebagai dasar pemikiran yaitu :
1.Apakah keterwakilan Perempuan pada pembangunan politik Indonesia akan semakin besar.?
2.Apakah nama besar peran keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia ….akan bertahan.?
3.Apakah kesuksesan peran perempuan dalam pembangunan politik di Indonesia akan terus berulang... pada era reformasi ini.?
Tiga pertanyaan tersebut di atas! harus selalu menjadi dasar pemikiran dalam mengembangkan baik potensi dan kinerja segenap organisasi anggota Perempuan maupun program-program kerja yang akan dilaksanakan. Dengan demikian eksistensi anggota perempuan dalam pembangunan politik di Indonesia, merupakan salah satu aspek yang perlu dijadikan Isu penting Bagi organisasi dan partai politik khususnya bagi kader-kader analisa politisi dan politisi kaum Perempuan.di Indonesia dan khususnya Jawa Barat.yang kaya akan dinamika budaya.
2.
II. EKSISTENSI ANGGOTA PEREMPUAN DALAM
PEMBANGUNAN POLITIK.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Artinya, setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan tanpa perbedaan apapun termasuk perbedaan jenis kelamin.
Sejalan dengan itu, Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1979 yang merupakan konvensi internasional mengenai hak wanita dalam berpolitik, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih dan menjamin keterwakilan perempuan di lembaga politik formal, yaitu badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif atas dasar kesetaraan jender.
Sejak diratifikasi pertama kali pada tahun 1984 melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 CEDAW belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, khususnya aparat penegak hukum dan pemerintah yang membuat kebijakan.Pada Pasal 7 CEDAW menegaskan pengaturan persamaan dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan di tingkat nasional sebagai berikut: “Setiap Negara harus mengambil semua langkah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik, kehidupan kemasyarakatan negaranya, dan khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar persamaan hak-nya dengan laki-laki”. hak yang dimaksud adalah sebagai berikut:
3.
a. Untuk memilih dalam semua pemilihan dan referendum publik, dan untuk dipilih pada semua badan-badan yang secara umum dipilih.
b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, serta memegang jabatan publik dan melaksanakan segala fungsi publik di semua tingkat pemerintahan.
c.Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.
Perlu adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan agar perempuan dapat berpartisipasi atas dasar persamaan dengan laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Perempuan memiliki kapasitas dan kualitas yang sama dengan laki-laki apabila akses yang disediakan juga sama, agar tidak ada ketimpangan jender, ketidakadilan dalam hak kesempatan yang banyak merugikan perempuan. Perempuan mempunyai potensi untuk memajukan bangsa dan menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat bahwa perempuan lebih banyak dari laki-laki, menurut sensus yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Politik (BPS) tahun 2000, Apabila potensi perempuan tidak diakui dan keeksistensiannya tidak dijalankan secara maksimal maka negara akan kehilangan separuh atau sebagian dari potensi negara dalam usaha pembangunan negara Indonesia.Keterlibatan perempuan sangatlah penting dalam pencalonan anggota dan kepengurusan perempuan di parlemen, lembaga-lembaga lain sebagai wujud negara demokrasi untuk memperjuangkan aspirasi perempuan itu sendiri.
4.
Hak-hak partisipasi politik dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat dalam Pasal 43 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan hak persamaan melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian Pasal 46 menjamin keterwakilan perempuan dalam pemilihan badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, melaksanakan peranannya di bidang-bidang tersebut dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.
Dr,Neneng Maulyanti (Akademisi) Kaum perempuan adalah “Panggeing ”(yang selalu mengingatkan) serta bisa tegas dalam bertugas, tetapi bisa lemah lembut dalam menghadapi keluarga dan anak-anak, maka peran perempuan pun bilamana melaksanakan suatu kepentingan tugasnya dalam memenangkan suatu perjuangan selalu melakukan dengan cara-cara persuasif, fleksibel dan efektif yang sudah barang tentu didasari dengan pelatihan dan pendidikan berpolitik sebelumnya, adapun adanya Quota 30% untuk kaum perempuan sesuai Undang-undang , dikaca mata perempuan hal ini merupakan realisasi dari pengaplikasian UU yang berkenaan dengan kesetaraan Jender di bidang politik di Indonesia. Hal yang dipaparkan di atas mempertegas bahwa, hak partisipasi politik perempuan adalah hak asasi manusia khususnya perempuan dalam partisipasi politik dimana hak perempuan sebagai subjek yang mempunyai hak atas dasar kesetaraan jender yaitu setiap perempuan mampu melakukan sesuatu apabila dia mampu atau mempunyai kemampuan yang ada pada dirinya dalam partisipasi politik.


5.
III. POTENSI ANGGOTA PEREMPUAN DALAM KETERWAKILAN
DI PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF

Ir.Hj.Timo Pangerang, .pada seminar .PDRI DPP Partai Demokrat 11 maret 2011, keterwakilan kaum perempuan dan prediksi di Indonesia,
Caleg perempuan yang jadi Dewan dari penomoran urut no.1. 41% no,2. 20% no.3. 24%. no.4. 14.%. Keterwakilan perempuan pada pas di angka 30%. dan Dewan Kaum Perempuan di Indonesia. DPR-RI. 149 perempuan . Demokrat dapat 36kursi,, 411 Partai lain Jumlah 560 (26,6%) DPRD Provinsi,363 perempuan. Demokrat dapat 81 kursi,dan 642 partai lain jumlah 1005 (36%) DPRD KAB/KOTA. 2128 perempuan . Demokrat dapat 317 kursi, dan 13.448 ,partai lain. jumlah 15.576 (15,8%)

Ir,Dodi Rahardi.TK… (Sekertaris MPD DPD Partai Demokrat) Prov Jawa Barat pada pemilihan umum Legislatif dan Pilpres, Sebagaimana diketahui peran keterwakilan Perempuan dalam partisipasi politik nya di Partai Demokrat, khususnya di wilayah Jawa Barat, telah memenuhi dan membuktikan jumlah anggota wanita pada pemilu legislatif 2004 dan 2009, sesuai ketentuan UU mengenai peran wanita, yakni sebanyak 30%, dari keseluruhan jumlah anggota. (caleg maupun anggota legislatife), Sebagai contoh : Dari 28 kursi Legislatif yang didapat di DPRD Provinsi Jawa Barat bagi partai Demokrat diisi oleh anggota perempuan sebanyak 9 kursi Legislatif bahkan kursi di Kabupaten/Kota, salah satu kota Cimahi diisi oleh anggota perempuan adalah 6 orang dari 12 kursi yang didapat bagi anggota partai Demokrat. …Contoh menyeluruh dari 253 anggota DPRD Kabupaten /kota se Jawa Barat diisi 60 kursi Legislatif anggota Perempuan (24%) dari rencana 30% pada saat itu, selain kemenangan Legislatif, Pimilihan umum Presiden/Wakil Presiden pun mendapatkan 65,7% suara di jawa barat, selain Pileg dan Pilpres peran Perempuan Demokrat pun dapat memenangkan Pemilukada Kabupaten Karawang th,2010 baru lalu sebagai WakilBupati…yaitu Saudari,,,dr,Cillica Nurchadiana. Salah satu anggota DPRD Partai Demokrat Provinsi Jawa barat, (kader Partai Demokrat)
6.
Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati,
Bagaimana hal ini bisa terjadi,salah satu keberhasilan (pemilukada)kabupaten Karawang Jawa Barat, peran perempuan, dibidang politik, selain dorongan dan dukungan Partai politik (DPD Partai Demokrat Jawa Barat) yang mengusung saya sebagai Calon Wakil Bupati Kab Karawang Periode 2010-2015, juga tidak terlepas dari dukungan Masyarakat, Pengusaha ,Organisasi dan Pemerintah, Kabupaten Karawang , yang telah mempercayai dan memberikan Amanah, untuk Membangun Kabupaten Karawang lebih baik kedepan, (Aman,Nyaman dan sejahtera bagi masyarat & Pemerintahannya)

Bapa-Ibu dan saudara-saudara yang saya Hormati,,& Cintai sekilas pengalaman,
Perjalanan karier yang ditempuh tidaklah mudah, dan tidak juga sulit, bila kita memahami dan menekuninnya, sebelum menjadi Anggota DPRD Prov Jabar, dan sekarang Wakil Bupati , saya melihat Dunia Politik, sangat dinamis dalam pola berpikir nya.
diskusi tentang kepedulian politik Internasional, Nasional dan daerah serta local, selalu dibahasnya, program, dan strategi pun tak luput dari bahasan, itulah dinamika politik biarpun diantara waktu masih ada, Tukar pikiran dan senda gurau, olah raga, dan rekreasi keluarga yang merupakan pembelajaran,,,hal ini
lah yang merupakan, tantangan sekaligus peluang yang dapat menjembatani jenjang karier yang akan di tempuh dalam bidang politik,,,,, mengawali selain sebagai pengurus Partai, ikut pula mencalonkan sebagai,, Calon Anggota Legislatif (Caleg) dan ahirnya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2009-2014 dari Partai Demokrat…. Dalam perjalanan, tugas sebagai anggota legislative,,, Partai Demokrat Jawa Barat, menseleksi dan mencalonkan menjadi Wakil Bupati Karawang ,dan ahirnya Alhamdullilah, Allah SWT, Meridoi untuk memegang Amanah sebagai Wakil Bupati Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2015
dalam jenjang karier ini kesemuanya tergantung pada bagaimana Ibu-ibu dapat membagi waktu dengan baik,,,organisasi dan rumah tangga, hal ini bukan sesuatu yang tidak mustahil,, bisa juga terjadi pada ibu-ibu dan saudara-saudara
7.

dalam keberhasilan karier di bidang Politik, bila mana kita siap berpartisipasi dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun partai politik keterwakilan perempuan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa keberhasilan partai Demokrat dalam pemilu 2004 dan 2009 tidak terlepas dari peran keberadaan para anggota perempuan Partai Demokrat.

Seperti yang kita ketahui, Perlu dipahami, bahwa terdapat komunitas partisipan yang pendekatannya dapat lebih efektif dilakukan oleh anggota perempuan di dalam partai, misalnya: komunitas ibu-ibu. Komunitas ibu-ibu ini , layak diperhitungkan, karena menurut data sensus, jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak daripada laki-laki. Ini menunjukkan, bahwa komunitas ibu-ibu merupakan satu komunitas yang dapat dijadikan potensi pembangunan politik di indonesia khususnya di jawa barat selain menjadi target kekuatan partai-partai politik dalam memperoleh kemenangan dalam perolehan suara.
Ajakan dan pembinaan bagi ibu-ibu tentu saja harus dilakukan dengan cara persuasif, misalnya melalui kepedulian dalam acara PKK, posyandu, dan hal lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh para perempuan. Dengan kata lain, anggota perempuan dalam pembangunan politik sangat potensial bagi perkembangan Politik di indonesia dan merupakan anggota yang layak mendapat perhatian. Untuk itu, maka salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah melakukan peningkatan potensi yang berkewalitas bagi para anggota organisasi perempuan .




8.

IV. PENINGKATAN PERAN SERTA ANGGOTA PEREMPUAN PADA ORGANISASI MAUPUN PARTAI POLITIK .

Salah satu cara yang lazim dilakukan dalam meningkatkan potensi setiap anggota partai, adalah melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif Dengan kata lain,
disampaikan oleh, Iwan Sulandjana, (ketua DPD PD Prov Jawa Barat) setiap anggota, baik laki-laki maupun perempuan selain harus Memiliki potensi yang cukup di bidang politik, harus juga memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai struktur pemerintahan dan hukum serta aturan-aturan negara.

Akan tetapi, dalam meningkatkan peran dan kinerja para anggota perempuan di dalam organisasi maupun partai politik, tentu saja perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi jasmani dan rohaninya, karena bagaimanapun juga terdapat perbedaan faktor biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka penentuan area dan jenis tugas yang akan diberikan akan lebih efektif, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.
Pertimbangan faktor kondisi perempuan yang aktif dalam kancah politik, tentu saja berkaitan dengan kodratnya yang memiliki tugas sebagai seorang isteri (bagi yang berstatus menikah), dan sebagai ibu (bagi yang memiliki anak). Hal ini bukan sesuatu yang layak diabaikan, karena para anggota perempuan harus dapat memberi contoh kepada masyarakat, bahwa para wanita dapat berkiprah di dunia politik tanpa melupakan kodrat dan tugasnya sebagai wanita pada umumnya.
Pertimbangan faktor biologis, tentunya berkaitan dengan kondisi jasmaninya sebagai perempuan yang tentunya sangat berbeda dengan laki-laki. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka pemberian tugas yang kurang tepat dapat dihindarkan, sehingga dapat mengurangi terjadinya kegagalan.
Pertimbangan faktor psikologis, tentunya berkaitan dengan sifat wanita pada umumnya. Berdasarkan pendapat …para pakar kepribadian, para wanita lebih bersifat emosional, sementara para pria lebih bersifat rasional. Dengan kata lain, para wanita lebih menggunakan hati dalam mempertimbangkan dan memutuskan berbagai masalah yang dihadapinya.
9.

V. PENUTUP.

Faktor-faktor di atas merupakan kekurangan sekaligus kelebihan para perempuan. Akan tetapi dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas, diharapkan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan para anggota perempuan Partai Demokrat & kinerja Organisasi perempuan dapat lebih efektif.


Ibu-ibu dan para hadirin yang saya hormati dan saya cintai,

Pembahasan diatas adalah sebagai gambaran yang dapat dijadikan isu penting pada analisa program peningkatan organisasi maupun partai politik kinerja Kader Perempuan dalam menyusun strategi pembangunan politik di indonesia khususnya di jawa barat . …Terimakasih, Wassalam





Bandung ,27 April 2011

dr. Cellica Nurrachadiana



0 komentar:

Poskan Komentar